PT KAI Daop 7 Madiun Tertibkan PKL di Area Stasiun Kediri

KOTA KEDIRI - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun memulai penataan Stasiun Kediri sebagai bagian dari upaya untuk mempercantik stasiun dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api.

Penataan ini meliputi perbaikan akses jalan masuk ke stasiun serta perluasan area parkir. Langkah ini diambil tidak hanya memperbaiki aliran lalu lintas dan meminimalisir kemacetan, namun juga untuk menyediakan akses yang lebih aman bagi pejalan kaki maupun kendaraan.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

Vice President Daop 7 Madiun, Suharjono kepada wartawan mengatakan bahwa penataan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PT KAI untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, mengingat meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api setiap tahunnya.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalur Balige By Pass

"Kami sangat memahami kebutuhan pelanggan akan akses yang lebih mudah dan fasilitas yang memadai untuk menuju Stasiun Kediri. Oleh karena itu, penataan ini kami lakukan agar Stasiun Kediri dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan nyaman bagi seluruh penumpang serta masyarakat yang berada di sekitar stasiun, " kata Suharjono.

Lanjut Suharjono bahwa kami melakukan di kawasan PT KAI kemudian yang terdata hanya satu lapak. Sebagian untuk akses masuk ke parkir dan tetap mengakomodir warga yang dibelakang sehingga nanti tidak akan ada kemacetan. 

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

"Kita akan menyediakan pelayanan terbaik buat masyarakat apalagi Kediri ini penumpangnya ingin membaik. Kondisi sekarang ini sudah nomor dua setelah pendapatan setelah stasiun Madiun, " ungkapnya.

Menurutnya penataan dimulai dengan perbaikan akses jalan masuk ke Stasiun Kediri. Akses yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan dan penumpang yang menuju stasiun, sehingga mengurangi kemacetan dan mempermudah mobilitas penumpang.

Baca juga: Edy Mulyadi Hina Masyarakat Kalimantan, Ormas Kalteng Besok Lakukan Aksi

Selain itu, perluasan area parkir menjadi salah satu prioritas utama dalam penataan ini. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna jasa kereta api yang membawa kendaraan pribadi, PT KAI berupaya memastikan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Area parkir yang lebih luas ini tidak hanya akan menambah kapasitas, tetapi juga dirancang agar lebih teratur dan aman.

"Penertiban ini dilakukan terhadap satu lapak liar yang berada di area penataan stasiun. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan stasiun yang lebih bersih dan tertata rapi. Sebelum dilakukan sterilisasi ini, KAI Daop 7 Madiun telah melakukan sosialisasi hingga peringatan, " imbuhnya.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Sementara itu, Ketua Paguyuban Bocah Stasiun (Bosta) Nowo Doso kepada wartawan mengatakan, pertemuan antara PKL dengan PT KAI namun tidak ada titik temu. Kami meminta dijembatani oleh Bappeda karena untuk perencanaan daerah.

"Info yang saya terima 2025 itu nanti akan ada pendistrian dan gambar sudah ditunjukkan ke saya, makanya saya dan warga sangat setuju adanya penataan stasiun, " ujarnya.

Lanjut Nowo bahwa yang terdampak minimal dikasih solusi, setiap pembangunan pasti merujuk pada ekonomi sosial dan budaya. 

"Amadalnya seperti apa, ini sudah ada Amadalnya belum. Kalau dibuat satu arah dimana, kalau becak dan ojek tempatnya dimana, sampai saat ini sideplane nya belum ditunjukkan ke kita sampai saat ini, " ujarnya.

Nowo juga menambahkan sebelum ada penggusuran ya ditata dulu manusianya. Yang berdampak pada pendapatan warga.

Baca juga: Pantau Tonase Angkutan, Jaya S Monong Sosialisasi Ke Pengguna Jalan

Dan TSP selama ini yang sudah ada Perda nya nomor 10 tahun 2015 dari PT KAI juga belum pernah ada dan tanggungjawab sosial dari PT KAI sama sekali belum ada. 

"Dan itu sudah ada rekomendasi dari Dewan 2016, harus memberikan TSP tapi belum dijalankan sampai hari ini, " tutup Nowo.